Satya Ubhaya Sakti: Presiden Harus Bertanggungjawab. Buktikan Betul-betul Berpihak Pada Rakyat, Bukan Pada Elite
 |
| Foto: Satya Ubhaya Sakti Ketua DPC GMNI Kota Mataram |
SUARASATUNEWS.ID, Mataram - Aksi besar yang meletus di Nusa Tenggara Barat hari ini tidak datang tiba-tiba. Melainkan lahir dari akumulasi kemarahan rakyat, terhadap kebijakan pemerintah yang tidak adil.
Kenaikan gaji DPR yang diumumkan Pemerintah menjadi pemicu paling nyata. Ketika rakyat sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup akibat mahalnya harga kebutuhan pokok, keputusan untuk menaikkan gaji wakil rakyat dalam jumlah besar dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Kemarahan itu diperkuat dengan pernyataan-pernyataan sejumlah menteri yang justru meremehkan penderitaan masyarakat. Alih-alih memberi solusi, pernyataan tersebut menambah jarak antara pemerintah dan rakyat. Dalam kondisi demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah makin terkikis, dan ketidakpuasan berubah menjadi aksi perlawanan terbuka.
Aksi-aksi yang berlangsung di pusat bahkan menelan korban jiwa.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana negara gagal menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Aparat yang seharusnya menjaga keamanan, justru memperbesar luka dengan kekerasan, dan hal inilah yang kemudian ikut menyulut gelombang aksi massa di berbagai daerah.
Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa lepas tangan. Presiden harus bertanggung jawab penuh atas keputusan yang telah diambil dan atas tindakan aparat negara.
Siapa yang memilih Kapolri? Siapa yang memutuskan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat? Inilah menimbulkan persepsi, jika pemerintah tidak berpihak pada rakyat, melainkan berpihak pada elit!
Terbakarnya gedung DPRD NTB adalah tanda bahwa rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap kepala pemerintahan dan wakil rakyat.
DPRD yang seharusnya menjadi saluran aspirasi malah dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat. Situasi ini menggambarkan betapa jauhnya lembaga perwakilan dari denyut nadi masyarakat.
Akar Masalah Dari Semua Ini Jelas:
- Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
- Komunikasi politik yang buruk dari para pejabat.
- Tindakan represif aparat yang mematikan ruang demokrasi.
Jika hal-hal ini tidak segera dibenahi, maka gelombang aksi massa akan terus berlipat ganda dengan risiko yang lebih besar.
Pemerintah harus segera menghentikan kebijakan yang menyulut kemarahan publik. Mengembalikan fungsi lembaga perwakilan sebagai wadah aspirasi, dan memastikan aparat bertindak dengan pendekatan persuasif. Tanpa langkah konkret, kemarahan rakyat hanya akan semakin membesar dan sulit dikendalikan.
Penulis: Satya Ubhaya Sakti
Ketua DPC GMNI Kota Mataram.
#opini pembaca.
